KIS dan BPJS: Konsep Dasar
KIS dan BPJS adalah dua istilah yang seringkali dihubungkan satu sama lain. Keduanya memiliki konsep dasar yang sama yaitu memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Namun, keduanya berbeda dalam beberapa hal mulai dari target peserta, jenis jaminan kesehatan, hingga sumber pembiayaan.
BPJS sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sedangkan KIS merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Sehat. BPJS sendiri terdiri dari beberapa jenis jaminan sosial diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, pada kesempatan ini kami akan membahas lebih fokus mengenai Jaminan Kesehatan Nasional yang tergabung dalam BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri adalah sebuah program jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
Berbeda dengan BPJS Kesehatan, KIS merupakan program jaminan kesehatan nasional yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. KIS memang belum sepenuhnya diterapkan di seluruh Indonesia, karena masih dalam tahap pengembangan dan perluasan. Tujuan utama dari program KIS adalah membantu masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau.
Kedua program tersebut tentu saja memiliki persyaratan yang berbeda sebagai calon peserta, hal ini karena tujuan masing-masing program yang berbeda. BPJS Kesehatan dihadirkan untuk melindungi pekerja formal dan informal, warga negara Indonesia, orang asing yang bekerja di Indonesia, dan juga keluarga yang menjadi tanggung jawab. Sedangkan KIS diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin, tidak mampu, tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, dan juga orang dalam penanganan sosial.
Dalam segi manfaat jaminan kesehatannya, BPJS Kesehatan memberi akses kepada masyarakat peserta dengan pelayanan yang termasuk rawat inap, jaminan persalinan, pemeriksaan dan pengobatan, tindakan operasi, dan banyak lagi. Sedangkan KIS fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat yang menjadi peserta KIS, mulai dari rawat jalan, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, hingga tindakan operasi yang kompleks.
Dalam pembiayaan program, BPJS diantaranya dibiayai oleh iuran peserta, pemerintah, dan juga perusahaan. BPJS Kesehatan menerapkan sistem iuran berdasarkan gaji per bulan bagi pekerja formal, sedangkan untuk pekerja informal dan masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu, iuran dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk KIS, seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Dalam penerapannya, untuk BPJS Kesehatan peserta biasanya harus membayar iuran bulanan sesuai dengan gaji atau penghasilan yang di dapat. Sementara itu, untuk calon peserta KIS diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke pemerintah atau instansi terkait untuk diverifikasi kelayakan mendapatkan manfaat program KIS ini.
Itulah beberapa perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dan KIS. Meskipun berbeda, kedua program tersebut membantu memberikan manfaat dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Sebagai pengguna, kita perlu memilih program jaminan kesehatan yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing agar mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya yang terjangkau dan terjamin.
Lingkup Layanan yang Disediakan KIS dan BPJS
Perbedaan KIS dan BPJS dan lingkup layanan yang disediakannya adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua program pemerintah tersebut membantu warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau, namun dengan skema yang berbeda.
KIS atau Kartu Indonesia Sehat dikhususkan untuk masyarakat Indonesia yang menjadi peserta program PKH (Program Keluarga Harapan). Peserta program PKH yang memenuhi syarat, seperti memiliki rumah tangga miskin atau rentan kemiskinan, akan mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa biaya tambahan atau premi yang harus dibayarkan.
Secara umum, lingkup kebijakan dan layanan kesehatan yang dicakup oleh KIS meliputi konsultasi dokter umum dan spesialis, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, biaya rawat inap dan tindakan medis yang diperlukan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua fasilitas kesehatan dapat menerima program KIS. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu melihat daftar fasilitas kesehatan terkait sebelum mengunjungi dokter.
Sementara itu, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan jaminan kesehatan nasional kepada semua warga negara Indonesia, baik yang memiliki pekerjaan formal maupun informal. Dalam hal ini, setiap individu harus membayar iuran bulanan yang dibedakan antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dengan skema pelayanan yang berbeda-beda pula.
Secara umum, lingkup layanan yang ditanggung oleh BPJS meliputi konsultasi dokter umum dan spesialis, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, rawat inap, tindakan medis, dan operasi. BPJS juga mencakup biaya persalinan dan bayi baru lahir, serta cakupan penyakit tertentu, seperti kanker dan penyakit kronis lainnya.
BPJS juga mengakomodasi peserta yang ingin berobat di rumah sakit atau praktek dokter yang berbeda dengan wilayah domisilinya. Meskipun demikian, banyak pasien yang mengeluhkan layanan BPJS yang lambat dan tidak memadai.
Keduanya memiliki kesamaan dalam konsultasi dokter umum dan spesialis, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, rawat inap dan tindakan medis yang diperlukan. Namun, perbedaannya terletak pada skema pelayanan dan pembiayaan yang dikeluarkan. Bagi penduduk dengan rumah tangga miskin, program KIS dapat menjadi pilihan yang lebih baik.
Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Indonesia, baik KIS maupun BPJS harus ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, Pemerintah harus memastikan ketepatan sasaran dan keadilan dalam skema pelayanan yang disediakan untuk masyarakat.
Keanggotaan dan Kontribusi
Salah satu perbedaan mendasar antara KIS dan BPJS adalah keanggotaan dan kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta.
1. Keanggotaan
KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. KIS memberikan manfaat kesehatan yang sama dengan BPJS Kesehatan, namun hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat KIS.
Syarat untuk mendapatkan KIS adalah sebagai berikut:
- Tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan
- Mempunyai KTP/KK/e-KTP
- Termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau tidak mampu seperti Pekerja Harian Lepas (PHL), buruh tani, nelayan dan lain-lain
Sedangkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, seseorang harus terlebih dahulu mendaftar dan membayar kontribusi rutin setiap bulannya.
2. Kontribusi
BPJS Kesehatan adalah program asuransi kesehatan nasional yang mewajibkan setiap peserta untuk membayar kontribusi secara rutin setiap bulan. Kontribusi ini digunakan untuk memberikan manfaat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Adapun besarnya iuran BPJS Kesehatan tergantung pada kelas peserta dan memperhatikan kemampuan finansial peserta, berikut ini adalah kelas dan besarnya iuran BPJS Kesehatan:
- Kelas I: iuran sebesar Rp 150.000 – Rp 200.000 per bulan
- Kelas II: iuran sebesar Rp 100.000 – Rp 150.000 per bulan
- Kelas III: iuran sebesar Rp 25.500 – Rp 80.000 per bulan
Sementara itu, untuk mendapatkan KIS, penerima manfaat tidak perlu membayar kontribusi karena biaya program sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
Namun, meskipun kontribusi KIS ditanggung oleh pemerintah, tidak semua warga yang memenuhi syarat bisa menjadi penerima manfaat KIS. Penerima manfaat KIS ditetapkan sesuai dengan data yang terdaftar di Dinas Sosial setempat.
3. Keuntungan dan Kekurangan
Meskipun kontribusi KIS ditanggung oleh pemerintah, program ini memiliki keuntungan dan kekurangan dibandingkan dengan BPJS Kesehatan.
Keuntungan KIS adalah:
- Program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah
- Bebas biaya kontribusi bulanan
- Memiliki ruang lingkup pelayanan yang luas
Namun, KIS juga memiliki kekurangan, antara lain:
- KIS hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga tidak semua orang bisa menjadi penerima manfaat
- KIS hanya menanggung biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan pemerintah, sedangkan untuk layanan di fasilitas kesehatan swasta harus ditanggung sendiri oleh penerima manfaat
Sementara itu, BPJS Kesehatan memiliki keuntungan dan kekurangan sebagai berikut:
- Peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mana saja, baik pemerintah maupun swasta, yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- Peserta juga dapat memilih kelas layanan (kelas I, II, atau III) sesuai dengan kemampuan finansialnya dan kebutuhan pelayanan kesehatan
- Namun, sebagai pengganti, peserta harus membayar kontribusi rutin setiap bulannya sesuai dengan kelas yang dipilihnya
Jadi, apapun pilihan yang dipilih sebagai solusi untuk kebutuhan kesehatan, pastikan memilih yang paling cocok dengan kemampuan finansial dan kebutuhan pelayanan kesehatan Anda.
Perbedaan dalam Proses Klaim dan Persetujuan
Setelah mengetahui perbedaan antara KIS dan BPJS, maka berikutnya kita akan membahas perbedaan dalam proses klaim dan persetujuan dari kedua jenis pengamanan kesehatan nasional ini.
1. Pengajuan Klaim
Pada BPJS, pengajuan klaim dilakukan secara online melalui portal resmi BPJS atau melalui aplikasi mobile. Namun, jika Anda tidak memiliki akses internet, Anda dapat mengajukan klaim secara manual di kantor BPJS terdekat.
Di sisi lain, pada KIS, pengajuan klaim dapat dilakukan secara manual atau online. Saat mengalami sakit atau terjadi kecelakaan, pasien dapat langsung menuju rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian sebagai pemegang KIS, Anda hanya perlu menyebutkan nomor polis Anda untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Setelah Anda mendapatkan layanan kesehatan, Anda harus mengajukan klaim agar dapat memperoleh penggantian biaya medis.
2. Persetujuan Klaim
Pada BPJS, setelah pengajuan klaim dikirimkan, tim medis BPJS akan mengevaluasi klaim tersebut dan mengecek apakah polis BPJS Anda masih aktif dan apakah kondisi medis Anda sesuai syarat. Setelah semua kondisi terpenuhi, BPJS akan mengirimkan persetujuan klaim ke alamat email atau nomor telepon seluler Anda dalam waktu kurang lebih 7 hari kerja. Setelah itu, Anda dapat bertemu dengan pihak rumah sakit atau klinik untuk membayar sisa biaya medis yang tidak dicover oleh BPJS.
Sementara itu, pada KIS, persetujuan klaim tidak diperlukan, karena layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah telah dipastikan gratis bagi pemegang KIS. Anda hanya perlu mengisi formulir klaim dan melampirkannya dengan bukti pengeluaran medis. Setelah itu, Anda dapat mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan jumlah dan jenis kondisi medis Anda.
Kesimpulannya, meskipun ada beberapa perbedaan antara KIS dan BPJS, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan pengamanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun proses klaim dan persetujuannya setiap sistem berbeda, keduanya sama-sama memiliki manfaat yang besar dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, penting untuk memahami cara kerja dan manfaat dari kedua jenis pengamanan kesehatan nasional ini.
Tantangan dalam Implementasi KIS dan BPJS di Indonesia
Implementasi KIS dan BPJS sebagai program kesehatan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan pada masyarakat yang membutuhkan, namun terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan program tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi KIS dan BPJS di Indonesia.
1. Keterbatasan Dana
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam program KIS dan BPJS adalah keterbatasan dana. Meskipun sudah disediakan oleh pemerintah, jumlah dana yang akan dipakai dalam program ini masih terbatas sehingga perlu dilakukan penjagaan penggunaan dana dengan lebih tepat.
2. Kurang Terfokus pada Upaya Pencegahan
Program KIS dan BPJS merupakan program layanan kesehatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan, namun terkadang kurang terfokus pada upaya pencegahan. Hal ini disebabkan karena program ini lebih banyak difokuskan pada pengobatan ketika sudah terkena penyakit, bukan pada upaya untuk mencegah terjadinya penyakit itu sendiri.
3. Pelayanan Kesehatan yang Kurang Maksimal
Salah satu target utama dari program KIS dan BPJS adalah untuk menyediakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Namun, terkadang masih terdapat keluhan dari masyarakat bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak maksimal dan terkadang menyulitkan bagi pasien untuk mendapat pelayanan sebaik-baiknya.
4. Tidak Konsistennya Data Pasien
Terkadang, data pasien yang disimpan dalam program KIS dan BPJS kurang konsisten sehingga menyulitkan untuk dilakukan penanganan yang baik oleh tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan akurasi dari data pasien dalam program KIS dan BPJS.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Keberhasilan program KIS dan BPJS sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis yang memadai. Faktor kurangnya sumber daya manusia, terutama tenaga medis seperti dokter, perawat, dan paramedis, membuat pelayanan kesehatan di Indonesia masih terkendala. Selain itu, kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat begitu juga dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, terkadang tidak dapat terpenuhi dengan baik.
Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program KIS dan BPJS di Indonesia, pemerintah dan masyarakat bisa membangun sinergi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan program yang sudah ada. Hal ini sangat penting karena program KIS dan BPJS adalah salah satu program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dan memberikan akses layanan kesehatan pada masyarakat yang membutuhkan.
